SURABAYA — Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut mencapai 3.836.520 jiwa per Maret 2025.
Meskipun angkanya masih tinggi, persentase penduduk miskin turun menjadi 9,50 persen, turun 0,29 persen poin dibanding Maret 2024 yang sebesar 9,79 persen.
BPS mengungkapkan bahwa terdapat tiga komoditas makanan dan non-makanan yang paling berkontribusi terhadap garis kemiskinan di Jawa Timur, yakni beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras untuk kelompok makanan; serta perumahan, bensin, dan listrik untuk kelompok non-makanan.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menilai penurunan angka kemiskinan ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, dari pemerintah provinsi hingga desa, serta sinergi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, media, dan komunitas masyarakat.
“Penurunan ini bukan sekadar angka statistik, tetapi wujud nyata dari kerja kolektif dan kepedulian terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” ujar Khofifah dalam keterangan pers di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (28/7/2025).
Khofifah menyebut, Jawa Timur kini menjadi provinsi dengan penurunan jumlah penduduk miskin tertinggi kedua di Pulau Jawa, setelah Jawa Tengah.
Secara nasional, Jatim menyumbang 8,96 persen terhadap penurunan angka kemiskinan nasional pada periode September 2024 hingga Maret 2025.
Data BPS juga menunjukkan penurunan angka kemiskinan lebih tinggi terjadi di wilayah perdesaan, yakni turun 0,44 persen poin atau sekitar 105 ribu jiwa, sementara di perkotaan hanya turun 0,12 persen poin atau 1.510 jiwa.
Tak hanya jumlah, disparitas kemiskinan antara desa dan kota juga mengecil, dari 7,59 persen pada Maret 2019 menjadi 5,86 persen pada Maret 2025.
Indeks Gini Ratio—yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan—juga menurun dari 0,373 menjadi 0,369, mencerminkan penurunan ketimpangan baik di perkotaan maupun perdesaan.
Indikator lain seperti kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) juga mencatat perbaikan. Indeks P1 menurun dari 1,480 ke 1,414, sedangkan P2 turun dari 0,310 ke 0,294.
“Ini menunjukkan bahwa pengeluaran rata-rata penduduk miskin makin mendekati garis kemiskinan, serta ketimpangan antar kelompok miskin juga semakin kecil. Artinya, program perlindungan sosial dan pemberdayaan yang dijalankan semakin tepat sasaran,” jelas Khofifah.
Untuk mendukung pengentasan kemiskinan, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana bantuan sosial (bansos) melalui Kementerian Sosial sebesar Rp12,135 triliun bagi 3.331.904 keluarga penerima manfaat di Jawa Timur pada 2025.
Penyaluran dilakukan dalam empat triwulan, dan dua triwulan telah dicairkan.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga turut mengalokasikan Rp180,42 miliar melalui Dinas Sosial untuk menambah dan melengkapi program bansos dari pemerintah pusat. []